Dengan keberhasilan dilakukannya penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintaha Yordania sehubungan dengan penanganan dan perlindungan para tenaga kerja Indonesia di Yordania, hal tersebut nampaknya telah membawa angin segar bagi kalangan PPTKIS, terutama yang selama ini menempatkan TKInya ke negara tersebut.Ketika di jumpai di gedung Depnakertrans, jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Sekertaris Jenderal IDEA, Djaffar ARH Bajammal mengungkapkan, bahwa dengan ditandatanganinya MoU antara Indonesia dengan Yordania ini, diharapkan hal tersebut bisa menjadi Entry Point dan juga dapat dijadikan acuan terhadap system perlindungan bagi TKI yang berada dinegara lainnya.
Dalam kesempatan itu Djaffar juga memuji kinerja dari Duta Besar RI untuk Yordania yang dinilai sangat baik dan berperan besar dalam tercapainya penandatanganan kesepakatan kerjasama antar kedua negara ini terkait upaya memberikan perlindungan bagi para pahlawan devisa tersebut.
“ Kalau saja semua Duta Besar RI diseluruh negara penempatan TKI mau meniru apa yang telah dilakukan oleh Duta Besar RI untuk Yordania ini yang merasa punya tanggung jawab terhadap bangsanya, saya rasa tidak akan ada masalah dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan ini merupakan model yang sangat bagus “ tegasnya.
Kemudian Djaffar turut menambahkan, bahwa keberhasilan yang dicapai atas penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Yordania tersebut juga berkat dilibatkannya asosiasi PPTKIS didalamnya.
“ Ini sangat bagus, karena juga telah melibatkan asosiasi PPTKIS pada posisi yang tepat. Sebab yang mengetahui permasalahan TKI itu adalah asosiasi PPTKIS, dan disini asosiasi sangat dihargai dan diberi peran untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Yordania, sehingga TKI yang tengah bermasalah saat ini disana, akhirnya dapat kembali ke tanah air dan kita mulai mengatur yang baru “ ujar Djaffar seraya menambahkan bahwa apapun klausul yang diajukan oleh pihaknya semua diterima dengan baik.
Lebih jauh Sekertaris Jenderal IDEA ini menyebutkan bahwa keberhasilan penandatanganan MoU tersebut merupakan awal yang bagus untuk pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI. “ Seandainya saja pemerintah dan Depnaker mau bersungguh – sungguh bekerjasama dengan asosiasi PPTKIS secara maksimal, maka saya yakin kalau masalah apapun yang sering kita dengar belakangan ini akan dapat kita atasi bersama-sama. Jadi memang harus ada kesinergian antara pemerintah dengan asosiasi PPTKIS “ imbuhnya.
Menutup wawancaranya dengan kabarnusantara.com, Djaffar menyebutkan pula bahwa Menakertrans Erman Soeparno telah berjanji kepada pihak asosiasi PPTKIS untuk menerapkan hal serupa dengan pemerintah diraja Malaysia sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Yordania ini. Disamping itu, asosiasi PPTKIS juga dalam waktu dekat ini setelah berlangsungnya pemilihan presiden mendatang, juga akan berusaha membenahi permasalahan TKI di Kuwait. Dan IDEA mengharapkan adanya dukungan dari pihak pemerintah dan juga pihak KBRI di Kuwait demi tercapainya tujuan pembenahan permasalahan TKI sebagaimana yang baru terwujud dengan pemerintah Yordania. (Syachrul)
| < Prev | Next > |
|---|
